Aksi ini diikuti sekitar 100 pemilik kapal dari Desa Bulu Bocong, Bulu Madura, Banjarejo dan Bulu Jawa. Mereka datang membawa tuntutan yang selama ini disebut tak pernah digubris oleh pihak UPT.
Nelayan Sampaikan Tuntutan: “Aturan jangan dipakai untuk mematikan kami”
Dalam aksi ini, para nelayan menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Selama pengurusan surat kapal, nelayan tetap harus diberikan rekom solar, karena tanpa BBM mereka tidak bisa bekerja.
2. Menghentikan pelayanan tebang pilih dan proses yang berlarut-larut dalam pengurusan dokumen kapal.
3. Nelayan yang dokumennya belum lengkap atau mati tidak diberi BBM, padahal BBM di pelabuhan disebut tetap keluar — menimbulkan dugaan distribusi tidak transparan.
4. Meski nelayan rutin membayar tambat labuh dan kebersihan, namun penerangan pelabuhan sering tidak dinyalakan, sehingga dianggap tidak sebanding dengan pungutan yang dibebankan.
Para nelayan menyebut kondisi ini sudah berjalan lama dan membuat mereka merasa dipersulit, terutama pada saat musim panen ikan seperti sekarang.
UPT Beri Kebijakan Sementara: Rekom Solar Terbit 1 Bulan
Setelah dilakukan dialog, pihak UPT Pelabuhan Bulu akhirnya memberikan kebijakan sementara berupa penerbitan rekom solar subsidi yang berlaku selama 1 bulan, sambil menunggu kelengkapan dokumen kapal masing-masing pemilik kapal.
Kebijakan ini diterima sebagai solusi darurat mengingat seluruh nelayan sedang membutuhkan BBM untuk melaut.
Keterangan Korlap Kaji Arif: “Ini masalah lama, kami hanya minta keadilan”
Koordinator lapangan aksi, Kaji Arif, pemilik kapal Manyor, menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari kelelahan para nelayan terhadap pelayanan yang dinilai tidak konsisten.
“Ini bukan persoalan baru. Setiap tahun keluhannya sama: rekom dipersulit, pelayanan tebang pilih, pungutan tanpa kejelasan. Kami hanya minta keadilan,” tegas Kaji Arif.
Menurutnya, nelayan tidak menolak aturan, tetapi meminta prosedur yang jelas dan tidak mematikan mata pencaharian.
“Kami siap mengurus surat kapal. Tapi selama proses itu, jangan matikan kami dengan tidak diberi rekom solar. Kami hidup dari laut,” ujar Arif.
Lebih lanjut, ia berharap persoalan ini tidak berhenti di UPT.
“Kami minta forum ini dibawa ke kabupaten. Biar dinas terkait turun tangan dan membenahi semuanya. Solar subsidi, perizinan kapal, pelayanan pelabuhan harus kembali normal,” jelasnya.
Newstizen Ajukan Konfirmasi ke Pihak UPT
Hingga berita ini ditayangkan, Kasi UPT Pelabuhan Bulu belum memberikan keterangan resmi.
Tim Newstizen telah mengirimkan permohonan konfirmasi mengenai:
Penyebab keterlambatan penerbitan rekom
Dugaan pelayanan tebang pilih
Transparansi distribusi BBM subsidi
Pungutan tambat labuh dan fasilitas pelabuhan
Kesiapan UPT memperbaiki sistem pelayanan
Jawaban resmi dari pihak UPT akan dipublikasikan dalam pemberitaan lanjutan.
Newstizen Akan Terus Memantau
Tim redaksi Newstizen akan tetap memantau perkembangan perbaikan pelayanan pelabuhan, termasuk memeriksa laporan warga tentang fa
silitas yang tidak difungsikan dan dugaan jalur distribusi BBM yang tidak transparan.
