Di ruang sidang, isu ini terus melebar. Tidak lagi berhenti pada level kios atau pengecer desa, tetapi menyeret nama tiga distributor pupuk dari berbagai wilayah, PT Pupuk Indonesia, hingga menyinggung Kementerian Pertanian RI sebagai pihak yang memiliki otoritas regulasi.
Majelis hakim disebut akan mulai menggali lebih dalam aliran distribusi, kuota penyaluran, hingga dugaan markup yang berpotensi terjadi secara sistemik. Fakta bahwa persoalan ini sampai pada tahap CLS memperkuat dugaan bahwa masalah yang terjadi bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi indikasi kerusakan struktural dalam rantai pasok pupuk nasional.
Di luar gedung sidang, suara petani terus menguat. Mereka adalah korban utama yang selama ini harus membeli pupuk dengan harga lebih tinggi dari ketentuan, bahkan tak jarang kesulitan mendapat jatah meski tercatat sebagai penerima subsidi.
Tokoh pengawas kasus ini, Kuncoko, kembali memberikan pernyataan keras menjelang sidang.
“Babak ini menentukan apakah negara sungguh-sungguh membela petani atau justru melindungi jaringan pembiaran yang sudah lama dibiarkan. Petani hanya ingin membeli pupuk sesuai harga negara, bukan harga dari ‘tuan-tuan’ yang bermain di belakang layar,” ujarnya.
Kuncoko menegaskan, jika penyimpangan Rp12 miliar lebih itu terbukti, maka skandal ini tidak hanya mencoreng distributor, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara yang bertugas melindungi petani.
Sidang pekan ini diprediksi menjadi paling menarik:
Apakah jaksa siap membuka mata rantai distribusi secara gamblang?
Apakah pengadilan akan mengungkap siapa sebenarnya pengendali permainan harga?
Atau, publik kembali disuguhi drama klasik: saling lempar tanggung jawab?Yang jelas, semua mata tertuju pada persidangan ini. Bagi petani, babak baru ini bukan hanya urusan hukum — tetapi soal kelangsungan hidup dan harga diri mereka sebagai tulang punggung pangan negeri.
Newstizen akan terus memberikan perkembangan terbaru dari ruang sidang.
