Apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato Saiful A. Mbuinga, S.H. tersebut dihadiri Wakil Bupati, Kapolres Pohuwato, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Wakapolres, para Pejabat Utama Polres Pohuwato, serta instansi terkait lainnya. Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan bersama dalam menata kembali wilayah Pohuwato dari praktik pertambangan ilegal yang mengancam keselamatan warga.
Dalam amanatnya, Bupati Pohuwato menegaskan bahwa penertiban PETI bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan langkah penyelamatan daerah dari kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.
“Praktik PETI telah membawa dampak serius, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, hingga rusaknya ekosistem alam. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan penertiban tidak dimaksudkan untuk mematikan mata pencaharian warga, melainkan sebagai upaya melindungi keselamatan masyarakat dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Sementara itu, Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen Polri untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap tahapan penertiban. Menurutnya, Polri hadir bukan sebagai alat penekan, melainkan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
“Mereka adalah rakyat kita. Penertiban ini tidak dilakukan dengan cara-cara berlebihan. Kami mengedepankan dialog, pendekatan persuasif, dan cara-cara yang manusiawi,” tegas Kapolres.
AKBP Busroni juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sebelumnya telah melakukan upaya preventif dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas PETI.
“Imbauan sudah kami sampaikan beberapa hari lalu. Sebagian masyarakat telah menaati, namun masih ada yang belum mengindahkan. Karena itu, penertiban ini menjadi langkah lanjutan yang tetap mengedepankan rasa kemanusiaan,” tambahnya.
Apel gelar pasukan ini diikuti oleh unsur TNI-Polri, Satpol PP, serta instansi terkait dan para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan penertiban PETI yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga berkeadilan, berempati, dan berpihak pada keselamatan rakyat. ###
