Gorontalo Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara menggelar Rapat Paripurna ke-38 pada Selasa (31/3/2026) dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Forum resmi tersebut menjadi bagian krusial dalam siklus tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD itu dihadiri oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD. Hadir pula Ketua DPRD Dedy Dunggio, Wakil Ketua I Desy Sandra Datau, serta Wakil Ketua II Ridwan Riko Arbie, yang memimpin jalannya sidang secara kolektif.
Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah memperkuat posisi rapat paripurna ini sebagai forum strategis lintas sektor dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Secara substantif, penyampaian LKPJ merupakan instrumen konstitusional kepala daerah untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran kepada DPRD. Dokumen tersebut tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi basis evaluatif terhadap capaian kinerja, efektivitas program, serta penggunaan anggaran daerah.
Mengacu pada regulasi yang berlaku, LKPJ wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan DPRD memiliki ruang waktu yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk melakukan telaah kritis terhadap capaian indikator kinerja dan realisasi pembangunan.
Tahapan berikutnya, DPRD akan melakukan pembahasan mendalam melalui alat kelengkapan dewan guna merumuskan rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas program, serta efisiensi pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan kondusif, mencerminkan sinergi yang terbangun antara legislatif dan eksekutif. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.
