newstizen.co.id TUBAN, 15 November 2026 – Ketika pemerintah berbicara tentang swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional, ada kenyataan pahit yang sedang dihadapi para petani di lapangan. Harga jagung yang sebelumnya mencapai Rp6.500 per kilogram kini dikabarkan merosot menjadi Rp4.900 per kilogram.
Penurunan ini bukan sekadar persoalan angka dalam perdagangan. Bagi petani, setiap rupiah yang hilang dari harga jual berarti berkurangnya pendapatan untuk menghidupi keluarga, membayar utang modal, membeli pupuk, hingga membiayai pendidikan anak.
Petani sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya selama berbulan-bulan untuk menanam jagung. Namun ketika masa panen tiba, mereka justru dihadapkan pada harga jual yang membuat keuntungan semakin tergerus.
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah beredarnya Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan harga pangan.
Dalam lampiran dokumen tersebut tercantum harga jagung pipilan kering dengan ketentuan:
- Kadar air 15 persen di tingkat peternak: Rp5.800/kg.
- Kadar air 18–20 persen: Rp5.500/kg.
Sementara itu, harga yang dilaporkan petani mencapai Rp4.900/kg.
Artinya, terdapat selisih Rp600 hingga Rp900 per kilogram dibandingkan angka acuan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah kebijakan harga pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, atau hanya menjadi aturan tertulis yang belum sepenuhnya berjalan di lapangan?
Tentu, perbedaan kadar air, kualitas jagung, lokasi transaksi, dan biaya penanganan hasil panen perlu diperiksa. Namun pemerintah tidak boleh mengabaikan keluhan petani yang merasa harga jual hasil panennya terus tertekan.
Selama ini petani selalu didorong untuk meningkatkan produksi. Mereka diminta mendukung program ketahanan pangan, menjaga produktivitas pertanian, bahkan menjadi ujung tombak swasembada pangan nasional.
Tetapi ketika harga hasil panen turun, siapa yang hadir melindungi mereka?
Jangan sampai petani hanya dibutuhkan ketika pemerintah membutuhkan angka produksi, tetapi dilupakan ketika mereka membutuhkan kepastian harga dan keuntungan yang layak.
Jika kondisi ini terus berlangsung, petani bisa kehilangan semangat untuk menanam. Padahal tanpa petani, dari mana negara mendapatkan bahan pangan?
Badan Pangan Nasional, Bulog, Pemerintah Kabupaten Tuban, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus segera melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi harga jagung di tingkat petani.
Pemerintah perlu memastikan beberapa hal:
- Apakah pembelian jagung di bawah harga acuan terjadi secara luas?
- Apakah pengawasan terhadap harga pembelian sudah berjalan efektif?
- Apakah Bulog telah menjalankan mekanisme penyerapan jagung sesuai ketentuan?
- Bagaimana solusi bagi petani yang terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah?
Jangan hanya menunggu laporan dari meja kantor. Datanglah ke desa-desa, temui petani, dengarkan keluhan mereka, dan lihat langsung kondisi transaksi di lapangan.
Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan harga yang berlaku, penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan transparan.
Ada ironi besar ketika negara ingin memperkuat ketahanan pangan, tetapi orang-orang yang bekerja menghasilkan pangan justru menghadapi ketidakpastian pendapatan.
Swasembada pangan seharusnya bukan hanya tentang berapa ton jagung berhasil diproduksi. Lebih dari itu, harus ada jaminan bahwa petani mendapatkan perlindungan, kepastian pasar, dan harga yang layak.
Jangan biarkan petani berjuang sendirian menghadapi permainan pasar dan ketidakpastian harga.
Sebab ketika petani merugi, yang terancam bukan hanya kehidupan satu keluarga, tetapi juga masa depan sektor pertanian Indonesia.
Pertanyaan untuk pemerintah: Jika harga acuan sudah ditetapkan, lalu siapa yang memastikan petani benar-benar mendapatkan perlindungan harga di lapangan?
Jangan sampai petani terus menanam harapan, tetapi setiap musim panen justru menuai kekecewaan.
