Kemendagri Tempatkan Gorontalo Utara Terendah dalam Penanganan Stunting, DPRD Desak Evaluasi Total Program

Kemendagri Tempatkan Gorontalo Utara Terendah dalam Penanganan Stunting, DPRD Desak Evaluasi Total Program

GORONTALO UTARA – Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang menempatkan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah dengan capaian terendah dalam penanganan dan pencegahan stunting di Provinsi Gorontalo memicu perhatian DPRD setempat. Temuan tersebut dinilai harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan, strategi, hingga pelaksanaan program penurunan stunting.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menegaskan bahwa hasil penilaian dari pemerintah pusat tidak boleh dipandang sekadar sebagai indikator administratif. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh guna memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan sinyal bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Gorontalo Utara masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

“Ini harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Daerah. Bupati bersama seluruh OPD terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Bappeda, harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, anggaran, serta efektivitas intervensi penanganan stunting,” ujar Windra.

Ia menilai keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Tanpa perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang konsisten, anggaran yang besar tidak akan mampu menghasilkan perubahan signifikan terhadap penurunan angka stunting.

Windra juga mengingatkan agar seluruh kegiatan penanganan stunting tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administrasi maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban. Fokus utama, menurutnya, harus diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan status gizi ibu hamil, bayi, dan balita sebagai kelompok paling rentan terhadap stunting.

Sebagai langkah percepatan, Komisi III DPRD Gorontalo Utara mendorong pemerintah daerah memperkuat intervensi langsung di tingkat masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui optimalisasi pelayanan Posyandu, peningkatan pemenuhan gizi ibu dan anak, serta pendampingan berkelanjutan bagi keluarga yang masuk kategori berisiko mengalami stunting.

Selain aspek kesehatan, Windra menekankan pentingnya pembenahan faktor pendukung lainnya, seperti penyediaan akses air bersih, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, serta penguatan layanan dasar. Menurutnya, persoalan stunting merupakan isu multidimensi yang tidak hanya dipengaruhi oleh kecukupan pangan, tetapi juga kondisi lingkungan, pola asuh keluarga, dan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, ia menilai penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus terlibat aktif sesuai kewenangannya melalui program yang terintegrasi, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta dievaluasi secara berkala agar hasilnya dapat terukur.

“Yang kita inginkan, penanganan stunting di Gorontalo Utara tidak sekadar terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan hasil nyata. Ini menyangkut masa depan anak-anak dan kualitas generasi daerah yang akan datang,” tegasnya.

DPRD Gorontalo Utara berharap hasil evaluasi Kemendagri menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam percepatan penurunan stunting. Pembenahan tata kelola anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran dinilai menjadi langkah penting agar upaya pencegahan stunting benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melahirkan generasi yang lebih sehat, produktif, serta berdaya saing.

You cannot copy content of this page

Exit mobile version