Desakan itu disampaikan menyusul hasil penilaian kinerja percepatan penurunan stunting tahun 2026 yang menempatkan Gorontalo Utara di peringkat terakhir di antara enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai Gorontalo Utara tercatat 81,36, turun 6,26 poin dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 87,62 dan menempatkan daerah itu pada posisi kedua di tingkat provinsi.
Menurut Efendi, penurunan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Pemerintah daerah, kata dia, harus menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menyebabkan turunnya nilai kinerja agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
“Publik berhak mengetahui penyebab penurunan ini. Apakah memang ada kelemahan dalam pelaksanaan program, persoalan validasi data, atau kendala lain dalam proses pelaporan. Semua itu harus dijelaskan secara transparan,” ujar Efendi.
Ia menilai, klarifikasi yang disampaikan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengenai adanya perbedaan data antara aplikasi Bangda dan capaian program di lapangan belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan.
Menurutnya, apabila memang terdapat ketidaksesuaian data, pemerintah perlu mengungkap sejak kapan perbedaan tersebut terjadi, apa penyebabnya, seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil penilaian, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap proses validasi sebelum data dikirim ke pemerintah pusat.
“Kalau benar persoalannya berada pada data, mengapa baru diketahui setelah hasil evaluasi diumumkan? Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
Efendi juga menyoroti klaim pemerintah daerah yang menyebut Gorontalo Utara memiliki capaian tinggi dalam sejumlah indikator pelayanan, seperti realisasi pemberian makanan tambahan (PMT) lokal dan pemantauan tumbuh kembang balita.
Menurut dia, capaian tersebut seharusnya dapat tercermin dalam hasil penilaian apabila seluruh proses pelaporan dan validasi berjalan dengan baik.
“Di sinilah pentingnya evaluasi secara menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan bahwa capaian program di lapangan benar-benar selaras dengan data yang dilaporkan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Efendi meminta Pemkab Gorontalo Utara tidak berhenti pada proses sinkronisasi data semata. Ia mendorong adanya evaluasi terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting, termasuk mekanisme koordinasi lintas sektor yang selama ini dijalankan.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menyampaikan langkah konkret untuk memperbaiki indikator-indikator yang mengalami penurunan serta menetapkan target yang terukur pada penilaian kinerja tahun berikutnya.
Ia menegaskan, pembenahan tata kelola data tidak boleh mengabaikan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita sebagai kelompok sasaran utama percepatan penurunan stunting.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar untuk memperbaiki angka penilaian, tetapi memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan angka stunting di Gorontalo Utara,” tegasnya.
Efendi berharap pemerintah daerah menjadikan hasil evaluasi tahun 2026 sebagai momentum memperkuat sistem pengelolaan data, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memperbaiki kualitas pelaksanaan program sehingga capaian yang diraih pada tahun mendatang tidak hanya lebih baik secara administratif, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Bappeda yang juga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gorontalo Utara, Roni Damiti, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghormati hasil penilaian Kemendagri dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Pemkab juga mengakui adanya sejumlah perbedaan data antara aplikasi Bangda dengan capaian pelayanan di lapangan yang akan ditindaklanjuti melalui proses sinkronisasi dan pemutakhiran data sesuai ketentuan.
