Maraknya Bank Keliling di Tuban, Masyarakat Terjerat Utang: Pemkab Jangan Tutup Mata, Mana Pengawasannya?

newstizen.co.id Tuban 19 November 2026 – Kasus seorang pegawai PNM Mekaar yang menjadi korban pembacokan saat melakukan penagihan utang di Kabupaten Tuban menyisakan persoalan yang jauh lebih besar. Di balik peristiwa kriminal tersebut, ada fenomena sosial yang patut menjadi perhatian serius, yakni semakin banyaknya masyarakat yang bergantung pada pinjaman bank keliling.

Di berbagai lingkungan masyarakat, aktivitas pinjaman dengan sistem pembayaran harian maupun mingguan bukan lagi hal asing. Mulai dari pedagang kecil, ibu rumah tangga, hingga masyarakat berpenghasilan rendah, tidak sedikit yang mengandalkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun menutup kebutuhan ekonomi keluarga.

Namun, muncul pertanyaan besar: apakah pemerintah daerah sudah benar-benar hadir mengawasi fenomena tersebut?

Bagi sebagian masyarakat kecil, pinjaman dari bank keliling dianggap sebagai jalan keluar ketika kebutuhan ekonomi mendesak. Persyaratan yang relatif mudah dan pencairan yang cepat menjadi daya tarik tersendiri.

Tetapi persoalannya tidak berhenti pada pencairan uang. Ketika seseorang sudah memiliki pinjaman, kewajiban membayar angsuran terus berjalan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya harus mencari pinjaman baru untuk menutup pinjaman sebelumnya.

Jika kondisi ini terus berlangsung, masyarakat berpotensi masuk dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Pemerintah seharusnya tidak hanya melihat masyarakat sebagai debitur yang memiliki kewajiban membayar, tetapi juga melihat kondisi ekonomi yang membuat mereka terpaksa mencari pinjaman.

Pemkab Tuban Pernah Membentuk Satgas Anti Rentenir, Bagaimana Kelanjutannya?

Menariknya, persoalan rentenir sebenarnya bukan isu baru di Kabupaten Tuban.

Pada Juni 2019, Diskoperindag Tuban bersama Baznas pernah membentuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi atau Satgas Anti Rentenir. Saat itu, pemerintah juga mencanangkan program pinjaman tanpa bunga untuk membantu pedagang kecil yang terlilit utang.

Program tersebut menjadi bukti bahwa persoalan jeratan pinjaman masyarakat pernah mendapatkan perhatian pemerintah daerah.

Namun, publik patut mempertanyakan bagaimana kelanjutan program tersebut hingga sekarang. Apakah Satgas Anti Rentenir masih berjalan? Apakah pengawasan terhadap koperasi dan lembaga pemberi pinjaman masih dilakukan secara rutin? Apakah program pembiayaan tanpa bunga masih tersedia dan dapat diakses masyarakat kecil?

Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka oleh Pemkab Tuban.

Berdasarkan pemberitaan RRI pada 4 Juni 2026, Diskopumdag Tuban menyebut terdapat 1.711 koperasi di Kabupaten Tuban, dengan 1.039 di antaranya berstatus aktif.

Angka tersebut menunjukkan besarnya ekosistem perkoperasian di Tuban. Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa lembaga yang beroperasi benar-benar menjalankan kegiatan sesuai ketentuan dan tidak merugikan anggotanya.

Pemkab Tuban melalui Diskopumdag perlu melakukan pendataan dan evaluasi terhadap aktivitas pinjaman yang beroperasi hingga tingkat desa dan pasar.

Mana lembaga yang memiliki legalitas jelas? Mana yang beroperasi sebagai koperasi resmi? Bagaimana mekanisme bunga, biaya administrasi, dan penagihannya?

Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban praktik pinjaman yang tidak transparan.

Ada sejumlah langkah yang seharusnya menjadi perhatian Pemkab Tuban.

Pertama, melakukan pendataan terhadap aktivitas pinjaman keliling di seluruh kecamatan.

Kedua, mengevaluasi legalitas lembaga pemberi pinjaman dan memastikan pengawasan berjalan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Ketiga, menghidupkan kembali program pemberantasan praktik rentenir yang merugikan masyarakat, termasuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau.

Keempat, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pinjaman, bunga, denda, dan hak-hak konsumen.

Kelima, membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami intimidasi, penagihan tidak manusiawi, atau dugaan pelanggaran dalam praktik pemberian pinjaman.

Kasus pembacokan pegawai PNM Mekaar harus diproses secara hukum. Kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Namun, pemerintah juga tidak boleh berhenti pada penanganan kasus kriminal semata.

Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana masyarakat kecil bisa mendapatkan akses permodalan tanpa harus terus-menerus hidup dalam tekanan utang.

Pemkab Tuban perlu menjawab persoalan ini dengan kebijakan nyata, bukan sekadar imbauan.

Sebab, pembangunan daerah bukan hanya tentang infrastruktur, angka investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus diukur dari kemampuan pemerintah melindungi masyarakat kecil dari persoalan ekonomi yang membelit kehidupan sehari-hari.

Kini pertanyaannya sederhana: apakah Pemkab Tuban masih memiliki program nyata untuk melindungi masyarakat dari jeratan bank keliling dan praktik pinjaman yang merugikan, atau persoalan ini akan terus dibiarkan sampai muncul korban berikutnya?

Promo Spesial 11.11 TikTokShop

Promo Kursi Gaming

Rp5xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Kursi Kerja Ergonomis

Rp3xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

You cannot copy content of this page