Tolinggula – Tokoh masyarakat Kecamatan Tolinggula, Lexy Punu, angkat suara terkait isu pengumpulan KTP oleh tim sukses salah satu pasangan calon (Paslon) peserta Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo Utara. Ia menilai praktik tersebut berpotensi mencederai proses demokrasi, serta mendesak aparat kepolisian agar tidak tinggal diam menghadapi situasi ini.
Menurut Lexy, tindakan pengumpulan KTP yang dilakukan oleh tim sukses Paslon tertentu bukan hanya berpotensi melanggar hukum, tapi juga bisa menghilangkan hak pilih masyarakat jika KTP tidak dikembalikan tepat waktu. “PSU dijadwalkan pada 19 April 2025. Jika KTP baru dikembalikan setelah itu, maka warga kehilangan hak konstitusionalnya. Ini bukan soal teknis, tapi soal prinsip demokrasi,” tegasnya saat dihubungi media, Jumat (12/04/2025).
Ia mengungkapkan telah mengantongi data terkait pengumpulan KTP tersebut, dan menyayangkan adanya indikasi keterlibatan oknum kepala desa, khususnya di wilayah domisilinya. “Keterlibatan perangkat desa dalam praktik seperti ini sungguh mencoreng netralitas dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” ujar Lexy.
Lexy Punu secara tegas mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sektor Tolinggula, untuk tidak pasif menghadapi masalah ini. “Jangan tunggu laporan resmi baru bergerak. Polisi harus proaktif, karena ini menyangkut hak warga dan integritas pemilu. Jangan sampai aparat justru terkesan membiarkan praktik-praktik yang merusak demokrasi,” ucapnya lantang.
Ia menambahkan bahwa pembiaran atas praktik semacam ini bisa menimbulkan preseden buruk dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Karena itu, peran aparat kepolisian menjadi kunci untuk memastikan PSU berjalan bersih, adil, dan demokratis.
“Kalau penegakan hukum hanya menunggu dan tidak bertindak, masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Saatnya polisi menunjukkan keberpihakan pada konstitusi, bukan pada kepentingan kelompok tertentu,” pungkas Lexy Punu.
Dengan pernyataan tegas tersebut, Lexy berharap PSU di Gorontalo Utara dapat berlangsung dengan jujur dan adil, tanpa adanya praktik manipulatif yang merugikan masyarakat dan mencederai demokrasi. (Tim)
