Pada tanggal 4 Oktober, PT MRI datang ke kantor KPH Jatirogo dan menyampaikan rencana mereka untuk mengambil sampel di Dusun Tiwiwan. Penyerahan informasi tersebut dilakukan secara lisan dan didampingi oleh Kepala Desa Saiful. Namun, saat dikonfirmasi, Dedy Iswandi, Ketua KPH Jatirogo, menekankan bahwa hingga saat ini, PT MRI belum memperoleh izin resmi untuk melakukan aktivitas di kawasan hutan. Dedy menjelaskan bahwa pengajuan izin masih dalam proses di Direktorat Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan PT MRI dianggap prematur.
Sementara itu, Suhariyanto, Direktur Utama PT MRI, mengakui bahwa alat berat digunakan untuk pengambilan sampel. Namun, ketika ditanya tentang perizinan yang sah, ia hanya menyatakan bahwa izin lisan telah diperoleh dari berbagai pihak, termasuk Polsek Bangilan dan Kepala Desa setempat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya tindakan gegabah yang dilakukan oleh PT MRI, yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
Dari sudut pandang hukum, aktivitas penambangan dan pengambilan sampel di kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah pusat jelas melanggar Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan hutan harus memiliki izin resmi, dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda yang signifikan dan hukuman penjara.
Lebih jauh lagi, tindakan yang dilakukan PT MRI dapat berpotensi merusak ekosistem hutan dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Perusakan hutan tidak hanya berdampak pada flora dan fauna yang ada, tetapi juga pada masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Aktivitas ini bisa mengakibatkan hilangnya sumber daya alam dan memperburuk dampak perubahan iklim.
Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait aktivitas PT MRI. Semua pihak harus bersikap transparan dalam proses ini, memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan memperhatikan kesejahteraan lingkungan serta masyarakat setempat. Pengawasan yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan di kawasan hutan sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
Kegiatan penambangan yang bertanggung jawab harus dilakukan dengan izin yang sah dan memperhatikan dampak lingkungan, guna menjamin keberlangsungan hutan dan kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam tersebut.
