Sulit dipercaya jika kondisi ini terjadi tanpa “restu diam-diam”. Penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga dugaan permainan oknum seolah berjalan tanpa hambatan berarti. Pertanyaannya sederhana: di mana pengawasan?
Apakah aparat tidak tahu? Atau justru memilih tidak tahu?
Fakta di lapangan menunjukkan kerusakan yang terjadi bukan skala kecil. Ini masif, terstruktur, dan berlangsung lama. Artinya, ada celah besar dalam sistem pengawasan—atau lebih parah lagi, ada kepentingan yang sengaja membiarkan semua ini terjadi.
Hutan bukan sekadar aset ekonomi yang bisa ditebang lalu selesai. Ia adalah penyangga kehidupan. Ketika hutan hilang, bencana tinggal menunggu waktu. Banjir, longsor, kekeringan—semua itu bukan lagi prediksi, tapi konsekuensi.
Namun ironisnya, kerusakan ini seperti tidak pernah menjadi prioritas serius. Seolah ada yang lebih penting daripada menjaga kelestarian lingkungan.
Apakah keuntungan jangka pendek lebih berharga daripada keselamatan jangka panjang?
Jika benar ada oknum yang bermain—baik dari sisi pengusaha, pengelola, maupun pihak-pihak yang seharusnya mengawasi—maka ini bukan sekadar pelanggaran, tapi pengkhianatan terhadap masyarakat.
Lebih menyakitkan lagi, dampaknya tidak dirasakan oleh para pelaku, melainkan oleh warga kecil yang harus menghadapi banjir, kekeringan, dan rusaknya sumber penghidupan.
Pemerintah daerah tidak bisa lagi bersikap normatif. Pernyataan “akan ditindaklanjuti” tidak cukup jika di lapangan kerusakan terus terjadi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, transparansi, dan keberanian membongkar siapa yang terlibat.
Jika tidak, publik berhak curiga: jangan-jangan semua ini memang dibiarkan.
Masyarakat juga tidak boleh diam. Hutan adalah milik bersama, bukan milik segelintir pihak yang mengambil keuntungan tanpa memikirkan dampaknya.
Hari ini hutan Tuban gundul. Besok, bisa jadi bencana yang datang.
Dan saat itu terjadi, satu pertanyaan akan terus menggema:
siapa yang harus bertanggung jawab?
