Langkah ini tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan, terutama di saat harga kebutuhan pokok cenderung naik menjelang hari besar keagamaan.
Simbol Perhatian Negara untuk Warga Kalteng
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian nyata kepada masyarakat Kalteng. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan lebih dari 95 ribu paket bantuan pangan yang berisi 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk warga berhak menerima di 14 kabupaten/kota.
Bantuan tersebut tidak hanya menjadi faktor penyangga kebutuhan dasar, namun juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan dukungan.
11.300 Paket Pasar Murah: Dari Harga Terjangkau Menjadi Gratis untuk Semua
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Agustiar juga meresmikan pelaksanaan Pasar Murah Nataru, dengan total 11.300 paket sembako yang akan didistribusikan ke 1.432 desa dan kelurahan.
Setiap paket berisi:
-
Beras 5 kg
-
Minyak goreng 2 liter
-
Gula pasir 1 kg
Secara perhitungan, paket ini seharusnya dijual seharga Rp147.500, namun pemerintah telah menyiapkan subsidi Rp132.500 sehingga warga cukup membayar Rp15 ribu. Namun Gubernur Agustiar mengambil langkah progresif: seluruh paket digratiskan kepada masyarakat tanpa syarat apa pun.
Keputusan ini menegaskan bahwa kebijakan pangan di Kalteng tidak memandang suku, agama, ras maupun golongan—semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk menerima manfaat.
Menjaga Stabilitas Harga, Memperkuat Ekonomi Masyarakat
Gubernur Agustiar Sabran memastikan bahwa program bantuan pangan dan pasar murah merupakan bukti bahwa pemerintah hadir dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Dengan adanya akses pangan murah dan gratis, masyarakat berpenghasilan rendah dapat terhindar dari tekanan inflasi yang kerap terjadi menjelang akhir tahun.
Kebijakan ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga perputaran ekonomi, dan memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi dengan harga yang rasional.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pusat
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Kalteng, pejabat Pemprov, hingga instansi vertikal, baik secara langsung maupun daring. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa stabilitas pangan bukan sekadar agenda provinsi, melainkan upaya kolaboratif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai secara menyeluruh. (Nala)
