Dalam pertemuan yang dihadiri berbagai kelompok masyarakat itu, Ridwan tidak memilih jalan mudah dengan menjanjikan hal besar. Justru sebaliknya: ia menempatkan kejujuran sebagai pilar utama hubungan antara DPRD dan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan bila rakyat memahami realita anggaran dan proses yang harus ditempuh sebelum suatu aspirasi bisa diwujudkan.
“Alhamdulillah, masyarakat konstituen sangat memahami situasi anggaran daerah,” ungkap Ridwan. “Meski ada beberapa keterbatasan, masukan dan kebutuhan warga tetap kami catat untuk diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan anggaran mendatang.”
Sikap masyarakat yang tetap rasional di tengah keterbatasan fiskal, kata Ridwan, justru menjadi energi moral bagi DPRD untuk bekerja lebih keras. Ia menegaskan, tugas wakil rakyat bukan hanya mendengar aspirasi, tetapi juga menjembatani realita anggaran dengan kebutuhan publik secara proporsional dan adil.
Ridwan menekankan bahwa usulan yang menyentuh kebutuhan dasar—terutama infrastruktur desa, pelayanan publik, serta akses layanan pemerintah—akan menjadi prioritas perjuangannya dalam pembahasan program lima tahun ke depan. Dengan memperlihatkan proses dan batasan secara terbuka, ia berharap masyarakat dapat melihat bahwa setiap suara yang disampaikan benar-benar diberi ruang dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam konteks APBD yang ketat dan dinamika pembangunan daerah yang terus berubah, pendekatan transparan seperti ini menjadi penting. Ridwan sedang membangun sesuatu yang jarang terlihat tetapi sangat krusial: kepercayaan publik yang lahir dari kejujuran, bukan janji. ###
