Berdasarkan keluhan warga di beberapa kecamatan, menu MBG yang dibagikan kerap tidak seimbang secara gizi, porsi tidak konsisten, dan bahkan terkesan asal-asalan. Lauk minim protein, sayur seadanya, dan penyajian yang kurang higienis menjadi keluhan yang terus berulang.
“Katanya makanan bergizi, tapi yang kami terima kadang hanya nasi dan lauk seadanya. Tidak ada standar yang jelas,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, program yang seharusnya menjadi solusi masalah gizi justru dikhawatirkan kehilangan esensi utamanya. MBG bukan sekadar soal membagikan makanan, tetapi memastikan kualitas, kandungan gizi, dan kelayakan konsumsi.
Sejumlah pengamat sosial menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama. Mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan diduga tidak berjalan optimal. Akibatnya, tujuan mulia program MBG berpotensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi program “ada di laporan, tapi tidak di rasa manfaatnya”. Pemerintah daerah dan instansi terkait didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, membuka ruang transparansi, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
Masyarakat Tuban tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya berharap makanan yang layak, sehat, dan benar-benar bergizi, sesuai dengan nama dan tujuan program MBG itu sendiri.
Program sosial seharusnya menjadi simbol kepedulian negara, bukan justru meninggalkan kekecewaan. Kini, bola panas ada di tangan para pemangku kebijakan: memperbaiki atau membiarkan kepercayaan publik terus terkikis.
