Proyek yang ditinjau langsung oleh Menteri Sosial pada Februari 2026 tersebut direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sekolah ini digadang-gadang menjadi sekolah modern berbasis digitalisasi, lengkap dengan laptop untuk siswa dan guru serta papan tulis digital.
Namun di lapangan, warga justru mengeluhkan dampak buruk dari proses pembangunan.
“Debunya sangat mengganggu pernapasan. Tidak ada kompensasi dari pemborong. Pihak kelurahan terkesan masa bodoh, tidak ada solusi,” ungkap seorang narasumber yang sehari-hari berjualan mi di warung seberang proyek, kepada
Keluhan juga datang dari ibu-ibu penjemput siswa SD Negeri Mondokan, yang sekolahnya berdampingan langsung dengan pagar proyek Sekolah Rakyat.
“Anak-anak sering flu, batuk. Debu masuk ke ruang kelas. Jaraknya sangat dekat, pagar proyek berdampingan dengan pagar sekolah,” keluh salah satu wali murid.
Menurut warga, debu dari aktivitas pengurukan lahan kerap beterbangan hingga masuk ke ruang kelas, mengganggu proses belajar-mengajar dan membahayakan kesehatan siswa.
Ironisnya, hingga kini belum terlihat upaya konkret dari pihak pemborong maupun pemerintah kelurahan untuk menekan dampak lingkungan, seperti penyiraman rutin atau pengamanan debu proyek.
Padahal, proyek Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program nasional yang ditargetkan dibangun di ratusan titik di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Warga berharap, pemerintah daerah dan pihak terkait tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan, khususnya bagi sekolah dan anak-anak yang berada tepat di sekitar proyek.
