Sorotan keras itu disampaikan dalam rapat gabungan komisi bersama para pelaku usaha, termasuk CV Permata Indah Gorut, yang digelar pada Senin (6/4/2026). Dalam forum tersebut, Hendra menilai persoalan mendasar justru terletak pada lemahnya tata kelola data yang disajikan kepada DPRD.
“Datanya belum lengkap, bahkan masih ada perusahaan yang belum teridentifikasi. Ini bukan persoalan sepele, ini menyangkut potensi kebocoran PAD,” tegasnya.
Menurutnya, ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan sektor galian C belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Ia menilai, tanpa basis data yang valid dan komprehensif, upaya peningkatan PAD hanya akan menjadi wacana tanpa eksekusi nyata.
Hendra secara khusus mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk segera melakukan pembenahan, termasuk melakukan pemutakhiran data seluruh perusahaan galian C yang beroperasi di wilayah Gorontalo Utara. Ia menekankan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam penarikan pajak dan retribusi daerah.
Tak berhenti pada aspek administratif, politisi Partai NasDem itu juga mengkritik budaya kerja sebagian OPD yang dinilai terlalu bergantung pada fasilitas perjalanan dinas (SPPD). Ia menyebut pola kerja seperti itu mencerminkan rendahnya komitmen pelayanan publik.
“Kami di DPRD sudah dua hari turun lapangan tanpa SPPD. Kalau OPD baru mau bergerak saat ada perjalanan dinas, itu jelas mencederai semangat pengabdian sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya dengan nada keras.
Hendra menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan administratif di balik meja. Ia mendorong OPD untuk lebih proaktif, turun langsung ke lapangan, melakukan verifikasi aktivitas usaha, sekaligus memastikan kewajiban pajak dipenuhi oleh para pelaku usaha galian C.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya sinergi konkret antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal sektor-sektor strategis penyumbang PAD. Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat dan komitmen yang sama, potensi pendapatan daerah akan terus bocor dan tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan.
“Jangan menunggu alasan administratif untuk bekerja. Kalau bicara kepentingan daerah, maka turun ke lapangan adalah kewajiban, bukan pilihan,” pungkasnya tegas.
Dengan kritik yang dilontarkan tersebut, DPRD memberi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap sektor galian C akan diperketat. Harapannya, pembenahan segera dilakukan agar potensi PAD yang selama ini terserak dapat dihimpun secara optimal demi mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.
