Menurut Dicky, hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari penyidik mengenai kondisi kesehatan maupun status hukum CYN setelah menjalani perawatan. Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat yang mengikuti perkembangan perkara tersebut.
“Kami meminta Polda Gorontalo memberikan penjelasan kepada publik. Apakah CYN masih menjalani perawatan di rumah sakit atau sudah dinyatakan sembuh? Jika sudah sembuh, bagaimana status penahanannya saat ini? Informasi ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Dicky, Rabu (11/11/2026).
Kasus ini sendiri bermula dari laporan masyarakat yang diterima Polda Gorontalo pada 25 September 2026 terkait dugaan aktivitas pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin. Dalam operasi penindakan, polisi mengamankan sembilan pekerja, menyita lokasi pengolahan emas, serta mengamankan barang bukti berupa peralatan pengolahan, dua keping emas seberat 75,71 gram dan 67,21 gram, serta sekitar lima kilogram merkuri.
Setelah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi, penyidik menetapkan CYN dan PL sebagai tersangka pada 5 Oktober 2026. CYN diduga berperan sebagai pemodal sekaligus pemilik lokasi, sedangkan PL diduga bertindak sebagai kepala kongsi yang mengendalikan aktivitas para pekerja.
Di tengah proses penyidikan, keluarga dan penasihat hukum kedua tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari penyidik mengenai apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.
Dicky menegaskan, permohonan penangguhan penahanan memang merupakan hak setiap tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum. Namun, menurutnya, keputusan penyidik harus didasarkan pada kepentingan penyidikan dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa.
“Penangguhan penahanan bukan hak yang otomatis harus dikabulkan. Penyidik wajib menilai secara objektif apakah terdapat potensi tersangka memengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti, atau menghambat pengungkapan pihak-pihak lain yang diduga terlibat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan dua tersangka. Penyidik, kata dia, perlu mengusut secara menyeluruh dugaan jaringan pertambangan ilegal, mulai dari sumber pendanaan, kepemilikan peralatan, asal material yang diolah, hingga jalur distribusi hasil emas dan pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut.
Menurut Dicky, apabila dugaan pengolahan dan pemurnian emas dilakukan tanpa izin yang sah, maka perkara tersebut merupakan dugaan tindak pidana yang harus diproses secara utuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
“Jangan sampai hukum hanya menyentuh pekerja lapangan, sementara pemodal, pengendali, maupun pihak yang menikmati keuntungan justru lolos dari pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh aktor yang terlibat,” tegasnya.
Selain itu, Dicky menilai penyitaan sekitar lima kilogram merkuri juga harus menjadi perhatian serius. Penggunaan bahan berbahaya tersebut, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran di sektor pertambangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat apabila terbukti digunakan dalam aktivitas pengolahan emas ilegal.
Karena itu, ia meminta Polda Gorontalo secara berkala menyampaikan perkembangan penyidikan kepada masyarakat, termasuk perkembangan status kedua tersangka, hasil pemeriksaan, serta pengembangan perkara terhadap kemungkinan keterlibatan aktor lain.
“Transparansi menjadi bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkara ini, termasuk status CYN setelah dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit. Jangan sampai muncul spekulasi hanya karena minimnya informasi resmi dari penyidik,” kata Dicky.
Ia berharap Polda Gorontalo tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan transparansi dalam menangani perkara tersebut sehingga proses penegakan hukum terhadap dugaan pengolahan dan pemurnian emas ilegal dapat berjalan secara menyeluruh, objektif, dan tanpa pandang bulu. (Rls)
