Seorang janda yang merupakan istri almarhum Kasdari, warga RT 01 RW 03, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, harus menjalani kehidupan dalam kondisi rumah yang memprihatinkan. Atap rumah yang sebagian besar masih ditopang kerangka bambu tampak lapuk dan dikhawatirkan roboh sewaktu-waktu.
Kondisi bangunan tersebut terlihat jauh dari kata layak huni. Sejumlah bagian atap masih menggunakan material sederhana, sementara bagian dinding dan jendela juga tampak mengalami kerusakan.
Lebih memprihatinkan lagi, perempuan tersebut harus menghidupi dan merawat dua anak yang masih kecil, yakni seorang anak yang duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar dan seorang balita berusia sekitar satu tahun. Sementara itu, sang suami telah meninggal dunia dan dirinya tidak memiliki pekerjaan.
Berdasarkan informasi yang diterima, keluarga tersebut sebelumnya pernah mendapatkan bantuan dari Kodim berupa pembangunan tembok bagian depan dan samping rumah. Namun, bantuan tersebut belum menyelesaikan persoalan utama, yakni kondisi bangunan dan atap rumah yang masih membutuhkan perbaikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana perhatian Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Di tengah berbagai program pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih ada keluarga yang harus bertahan di rumah dengan kondisi yang mengkhawatirkan.
Apakah pemerintah sudah benar-benar memastikan bahwa warga miskin yang membutuhkan bantuan tempat tinggal telah terdata dan mendapatkan perhatian?
Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), serta pemerintah Kelurahan Mondokan diharapkan tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi turun langsung melihat kondisi keluarga tersebut.
Pemerintah perlu melakukan pendataan dan asesmen untuk memastikan apakah keluarga ini memenuhi kriteria penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau program bedah rumah.
Jangan sampai bantuan sosial hanya terlihat dalam laporan program, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru luput dari perhatian.
Persoalan ini bukan sekadar urusan bangunan yang rusak. Di dalam rumah tersebut ada seorang ibu yang kehilangan suami dan dua anak kecil yang membutuhkan tempat tinggal aman untuk tumbuh dan menjalani kehidupan.
Pemerintah Kabupaten Tuban diharapkan segera mengambil langkah nyata. Jika tidak dapat ditangani melalui satu program, pemerintah bisa mengoordinasikan bantuan lintas organisasi perangkat daerah, Baznas, lembaga sosial, maupun perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sebab, rumah yang layak bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk hidup dengan aman dan bermartabat.
Kini masyarakat menunggu, apakah kondisi ini akan menjadi perhatian serius pemerintah atau kembali menjadi potret kemiskinan yang hanya dilihat tanpa tindakan?.
