Tuban – Warga Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, mempertanyakan transparansi dan akurasi data terkait program ketahanan pangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Program ini mencakup budidaya hortikultura cabai merah kritis (CMK), yang belakangan menuai kritik tajam dari masyarakat.
Ketidakjelasan muncul setelah pernyataan Kepala Desa Tahulu di salah satu media online, yang menyebutkan bahwa program ketahanan pangan tersebut telah menghabiskan anggaran sekitar Rp99.515.000. Disebutkan pula bahwa cabai yang ditanam pada Agustus 2024 lalu telah dipanen sebanyak 50 kali hingga Februari 2025, dengan total luas lahan mencapai 80.000 meter persegi dan jumlah bibit yang digunakan sebanyak 16.000 bibit cabai.
Namun, informasi ini justru menimbulkan keraguan di kalangan warga, salah satunya Kuncoko, Ketua LSM Komunitas Pecinta Bangsa (KCB). Ia mempertanyakan perhitungan yang disampaikan oleh kepala desa, terutama terkait luas lahan dan jumlah bibit yang ditanam.
“Coba kita pikirkan secara logis, masak luas lahan 8 hektare hanya menampung 16.000 bibit cabai? Berarti jarak tanam antara satu tanaman dengan lainnya sekitar 5 meter, ini tidak masuk akal,” ujar Kuncoko.
Selain itu, ia juga mempertanyakan hasil panen yang diklaim telah mencapai 50 kali serta pendapatan desa dari hasil panen tersebut. “Bagaimana mungkin cabai bisa dipanen sampai 50 kali? Lalu, pendapatannya benar-benar masuk ke kas desa atau tidak? Bahkan ada klaim harga cabai anjlok hingga Rp6.000 per kilogram, ini juga perlu ditelusuri,” tambahnya.
Senada dengan Kuncoko, seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya, AH, juga menyoroti ketidak sesuaian data yang beredar. Menurutnya, lahan yang digunakan untuk budidaya cabai hanya sekitar 8.000 meter persegi, bukan 80.000 meter persegi seperti yang disebutkan oleh kepala desa.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan kepala desa yang beredar di media online. Berdasarkan fakta di lapangan, luas lahan yang digunakan hanya sekitar 8.000 meter persegi. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan apakah pendapatan dari hasil panen cabai tersebut benar-benar masuk ke kas desa atau tidak,” tandas AH.
Untuk memastikan kebenaran informasi ini, awak media akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian serta instansi terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut terkait pengelolaan program ketahanan pangan di Desa Tahulu.
