Seorang warga yang enggan disebutkan namanya berharap agar program tersebut benar-benar murni sebagai bantuan sosial tanpa muatan politik.
“Makan bergizi gratis yang dibagikan kepada anak-anak sekolah ini seharusnya tidak melibatkan unsur atau simbol politik tertentu, terutama di tengah tahapan PSU,” ujarnya pada Kamis (6/3/2025).
Pemerhati Politik Gorontalo Utara, Tutun Suaib, turut menyoroti persoalan ini. Ia mempertanyakan apakah program makan gratis yang merupakan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto memang sudah berjalan sebagai program bantuan resmi.
“Apakah program makan gratis Presiden RI Prabowo Subianto sudah menjadi program bantuan makan gratis? Jangan dipolitisasi program Presiden,” tegas Tutun Suaib.
Ia mengingatkan agar program nasional tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, terutama dalam konteks Pilkada Gorontalo Utara.
Menanggapi isu ini, Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Ronald Ismail, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap informasi yang beredar di media sosial maupun media online terkait dugaan politisasi program makan bergizi gratis.
“Kami berharap semua pihak dapat mensukseskan PSU di Gorontalo Utara dengan tidak melakukan politik uang atau pemberian materi lainnya. Selain itu, kami juga mengimbau agar aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa menjaga netralitas,” ujar Ronald Ismail.
Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode 2024-2029. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, mengurangi angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Rumah Nurul Ilmi belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan simbol politik dalam program tersebut. (Rls/Red)
