Pertemuan yang berlangsung di ruang Asisten III Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara itu membahas pembangunan sekaligus pengembangan dapur makan bergizi gratis. Tidak menunggu lama, Ramdhan Pade bersama tim langsung meninjau progres pekerjaan di titik dapur milik Yayasan Al Jahra yang berlokasi di jalan Bypass, Gorontalo Utara.
“Ini sesuai dengan arahan Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail, agar kami turun langsung ke lapangan melakukan koordinasi dengan yayasan dan mitra BGN. Tujuannya untuk mempercepat realisasi titik dapur MBG yang ada di Gorontalo Utara,” ungkap Ramdhan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keterlibatan yayasan dan mitra sangat penting dalam menyukseskan program nasional ini. Menurutnya, selain membantu pemenuhan gizi para siswa, dapur makan bergizi juga menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam upaya menekan angka stunting.
“Kami mengajak seluruh yayasan dan mitra agar tetap mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program nyata untuk generasi kita ke depan, khususnya anak-anak sekolah,” tegasnya.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari berbagai pihak. Salah satunya, SPPI yang ditunjuk sebagai koordinator dapur sehat Gorontalo Utara, Wardio Detuage. Ia memastikan akan terlibat aktif dalam memantau progres pembangunan titik-titik dapur MBG yang sedang dikerjakan.
“Kami siap mengawal langsung agar pembangunan dapur sehat di Gorontalo Utara berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Al Jahra, Hadijah Rusdin Antuala, menyatakan kesiapannya mendukung penuh realisasi dapur makan bergizi gratis yang ditunjuk di bawah koordinasinya. “Kami siap melaksanakan perintah sesuai dengan petunjuk dan arahan, serta akan berupaya menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu yang telah ditentukan,” tegas Hadijah.
Dengan sinergi pemerintah daerah, yayasan, serta mitra Badan Gizi Nasional, diharapkan Gorontalo Utara bisa menjadi salah satu daerah percontohan dalam menyukseskan program makan bergizi gratis di tingkat provinsi. (BYP)
