Menyikapi berbagai tudingan yang berkembang, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa pembangunan markas batalyon tersebut bukanlah tindakan perebutan lahan. Lokasi pembangunan telah resmi dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada TNI AD dan seluruh proses administratifnya dinyatakan sah sesuai ketentuan yang berlaku, Senin (8/12/2025).
Namun, suasana yang semula berjalan kondusif berubah tegang pada Jumat (5/12). Kericuhan pecah saat sekelompok oknum massa datang menghadang alat berat yang tengah membuka lahan. Di tengah terik matahari dan debu lapangan, situasi memanas—teriakan saling bersahutan, aparat dihadapkan pada dilema antara menjalankan tugas dan menahan diri.
Komandan Kodim 1403/Palopo, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, menjelaskan bahwa aparat keamanan berada di lokasi untuk mengamankan kegiatan yang telah memiliki dasar hukum jelas. Ia menyebut kericuhan bermula dari tindakan provokatif, mulai dari intimidasi terhadap petugas hingga pemukulan aparat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa respons aparat tidak bersifat represif, melainkan bentuk pengamanan atas pekerjaan yang sah agar tidak terhenti secara paksa.
“Situasi awalnya kondusif. Kami mengedepankan pengamanan, bukan kekerasan. Aparat di lapangan juga manusia, mereka bekerja sambil menahan emosi agar tidak terjadi bentrokan yang lebih luas,” ujar Dandim.
Di tengah derasnya opini publik dan informasi yang simpang siur, TNI kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Yon TP 872 sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat sistem pertahanan dan keamanan wilayah Luwu Raya. Namun, pembangunan itu tidak dimaknai semata sebagai proyek fisik, melainkan juga proses membangun kepercayaan dengan masyarakat.
Ke depan, TNI memastikan pendekatan persuasif dan dialogis akan menjadi prioritas. Hak masyarakat untuk menempuh jalur hukum pun dihormati sepenuhnya. TNI berharap warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, agar penyelesaian persoalan dapat ditempuh secara konstruktif dan bermartabat.
Di Desa Rampoang, pembangunan markas batalyon kini menjadi titik temu antara kepentingan negara dan keresahan warga. Tantangannya bukan hanya membuka lahan, tetapi juga merawat rasa keadilan dan kemanusiaan—agar keamanan bisa tumbuh seiring dengan kedamaian. (Rls/Pur)
