200 Tabung LPG Diselundupkan ke Blora, Pengawasan di Tuban Dipertanyakan

Tuban, 22 April 2026 – Kasus penyelundupan 200 tabung gas LPG 3 kilogram dari Tuban ke Blora membuka pertanyaan serius: di mana pengawasan pemerintah?

Aparat kepolisian di Blora berhasil menggagalkan pengiriman ilegal tersebut setelah menerima laporan masyarakat dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mencurigakan di jalur Blora–Cepu. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ratusan tabung LPG bersubsidi yang diduga berasal dari wilayah Tuban dan akan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Pelaku bahkan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait distribusi gas subsidi tersebut.

Namun yang menjadi sorotan bukan hanya pelaku, melainkan rantai distribusi dari Tuban yang bisa “kecolongan” dalam jumlah besar.

Gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang seharusnya diawasi ketat, mulai dari agen hingga pangkalan. Fakta bahwa 200 tabung bisa keluar dari wilayah Tuban menunjukkan adanya celah serius.

Apakah ini murni kelalaian? Atau ada praktik yang selama ini dibiarkan?

Distribusi LPG bersubsidi tidak mungkin berjalan tanpa sistem.

Artinya, jika ratusan tabung bisa keluar daerah secara ilegal, maka ada kemungkinan:

Pengawasan distribusi tidak maksimal

Dugaan permainan di tingkat bawah

Lemahnya kontrol lintas wilayah

Peran Pemerintah Daerah Dipertanyakan

Pemerintah daerah, dinas terkait, hingga pengawas distribusi seharusnya memiliki data dan kontrol terhadap peredaran LPG subsidi. Namun kasus ini justru menunjukkan sebaliknya.

Ironisnya, penindakan justru terjadi di luar daerah, yakni di Blora. Sementara dari sisi asal barang, Tuban justru terkesan “lolos” dari pengawasan.

Jika tidak ada evaluasi serius, kejadian serupa sangat mungkin terus terulang.

Praktik penyalahgunaan LPG subsidi bukan isu baru. Selama ini, masyarakat sering mengeluhkan kelangkaan dan harga yang melambung di tingkat pengecer.

Kini, fakta bahwa gas tersebut diduga dikirim keluar daerah dengan harga lebih tinggi semakin memperkuat dugaan adanya rantai distribusi yang bermasalah.

Kasus ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah Tuban. Pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya formalitas.

Diperlukan:

Audit distribusi LPG di tingkat agen dan pangkalan

Pengawasan ketat jalur distribusi keluar daerah

Penindakan tegas terhadap oknum yang bermain

Jika tidak, maka subsidi yang seharusnya untuk rakyat justru menjadi ladang keuntungan segelintir pihak.

Ketika 200 tabung bisa lolos dari Tuban,Berapa banyak lagi yang sudah berhasil keluar tanpa terdeteksi?

You cannot copy content of this page

Exit mobile version