Oleh: Wahyu anak Desa
Opini – Pagi yang tenang di Kwandang berubah menjadi riuh ketika mobil Kejaksaan Negeri berhenti di halaman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo Utara. Petugas keluar membawa map dan segel dokumen, lalu memasuki ruang kerja pejabat proyek pembangunan Masjid Blok Plan Molingkapoto—proyek bernilai Rp6,8 miliar yang kini diselimuti dugaan korupsi.
Berita penggeledahan itu sontak mengguncang ruang publik Gorut. Warga bertanya-tanya: bagaimana mungkin proyek rumah ibadah yang seharusnya menjadi simbol ketulusan, justru menyisakan aroma penyimpangan?
Namun sebelum masyarakat sempat mencerna sepenuhnya, ruang media sosial tiba-tiba bergeser. Muncul isu baru tentang program pembangunan besar, penghargaan daerah, hingga kerjasama antar-desa yang disebut sebagai “kebanggaan Gorut”.
Isu yang lebih “aman” pun mengambil alih panggung. Dan di sanalah, strategi pengalihan isu mulai memainkan perannya.
Panggung Baru, Kasus Lama
Kasus dugaan korupsi masjid hanyalah satu dari beberapa yang kini tengah diselidiki. Tak lama berselang, Kejari Gorontalo Utara juga melakukan penyidikan terhadap Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang menghimpun dana sekitar Rp4,5 miliar. Dana yang semestinya memperkuat sinergi pembangunan desa itu justru berujung pada dugaan penyalahgunaan wewenang.
Namun, setiap kali kasus seperti ini mencuat, publik Gorut selalu disuguhi berita “penyejuk”: peluncuran program desa antikorupsi, penghargaan inovasi daerah, hingga seremoni pembangunan terpadu. Apakah itu sekadar kebetulan — atau justru bagian dari taktik komunikasi yang rapi?
Narasi Positif sebagai Perisai
Dalam politik daerah, pengalihan isu jarang dilakukan secara kasar. Ia hadir lembut, dengan narasi positif yang dirancang untuk menetralkan kegelisahan publik.
“Kalau masyarakat terus dibuat percaya bahwa semuanya baik-baik saja, maka tekanan untuk transparansi bisa berkurang,” ujar seorang akademisi komunikasi di Gorontalo yang enggan disebut namanya.
Pola seperti ini dikenal sebagai issue deflection — strategi untuk memindahkan fokus publik ke arah yang lebih nyaman tanpa harus terlihat menghindar.
“Di Gorut, narasinya sering digeser ke moral atau pembangunan. Padahal esensinya tetap sama: menunda pertanggungjawaban,” tambahnya.
Media di Tengah Pusaran
Dalam situasi seperti ini, peran media menjadi sangat krusial. Namun bagi jurnalis lokal, dilema sering kali muncul: antara menulis fakta yang menggelisahkan atau menjaga hubungan dengan narasumber pemerintah.
“Kadang kalau kita angkat soal korupsi, akses ke sumber langsung tertutup. Akhirnya liputan bergeser ke hal yang lebih ‘aman’,” ungkap seorang jurnalis di Kwandang.
Kondisi ini memperlihatkan betapa ekosistem informasi di daerah masih rentan terhadap kontrol narasi. Tanpa keberanian media untuk kritis dan independen, publik akan kehilangan alat untuk menembus kabut isu.
Ketika Pembangunan Jadi Selimut
Ironinya, narasi pembangunan yang terus digembar-gemborkan di Gorontalo Utara sering kali menjadi selimut yang menutupi masalah.
Pembangunan jalan, masjid, hingga program kerjasama antar-desa diklaim sebagai bukti keberhasilan daerah. Tapi pertanyaan sederhana tentang bagaimana dana itu dikelola, siapa pelaksana proyek, dan seperti apa hasil auditnya — jarang mendapat jawaban memuaskan.
Padahal, pembangunan sejati bukan sekadar soal gedung yang berdiri megah, tapi soal kejujuran yang berdiri tegak.
Sebab bangunan fisik bisa kokoh, tapi moral pemerintahan yang rapuh akan runtuh lebih dulu.
Publik Tak Boleh Diam
Dalam politik lokal seperti di Gorut, kesadaran publik adalah benteng terakhir.
Strategi pengalihan isu hanya efektif ketika masyarakat berhenti bertanya.
Namun di era digital, publik sebenarnya punya daya untuk melawan — dengan mengingat, mengarsipkan, dan terus menagih jawaban.
“Kalau kasusnya tak diberitakan lagi, maka kita yang harus terus menanyakan,” kata seorang tokoh perempuan dari Kwandang dengan nada tegas.
Sebab, katanya, “uang itu uang rakyat — bukan uang yang boleh hilang dalam kabut.”
Akhirnya, Soal Moral
Pada akhirnya, pengalihan isu bukan semata tentang komunikasi politik, tapi tentang moral pemerintahan. Kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tak bisa dimusnahkan. Setiap kali isu baru dilempar untuk menutupi yang lama, sedikit demi sedikit kepercayaan publik terkikis.
Gorontalo Utara masih punya kesempatan memperbaiki diri — tapi hanya jika berani menatap bayangannya sendiri. Sebab pembangunan tanpa transparansi hanyalah bangunan di atas pasir. Dan seperti pasir, cepat atau lambat, ia akan runtuh oleh gelombang kebenaran.
###
